Posted by: katabuku | December 21, 2007

Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku

Penulis: John Chr. Ruhulessin
Penerbit: Program Pascasarjana Sosiologi Agama UKSW Salatiga
Tahun Terbit: 2005

Ketika Maluku digoncang oleh konflik massif selama kurang lebih lima tahun, seluruh tatanan sosial dan budaya lokal nyaris runtuh. Masyarakat gamang dan terperangkap dalam pusaran diskursus kenisbian. Hampir tidak ada lagi etika bersama yang mampu menjadi perekat sosial menghadapi gempuran fluktuasi konflik dan kekerasan. Keluhuran sistem budaya lokal bernama Pela yang selama ini menjadi jargon kultural orang Maluku terpeleset menjadi idiom-idiom politis yang nyaris basi. Pela hanya menjadi mimesis (ingatan, memori, dalam terminologi Paul Ricoeur) tapi sama sekali tidak memiliki resonansi praksis yang fundamental. Sebuah kegelisahan mencuat: benarkah masyarakat Maluku sudah sedemikian terdestruksi tanpa ada residu kultural untuk menjadi critical point dalam melakukan rekonstruksi sosial dan budaya pascakonflik? Atau masih adakah paradigma etis yang mengarahkan strategi kebudayaan di Maluku dalam masyarakat multikultural saat ini?

John Ruhulessin rupanya engage dalam kegelisahan-kegelisahan epistemologis dan ontologis untuk mempertanyakan benarkah masyarakat lokal benar-benar sudah kehilangan daya tahannya dalam konteks pluralitas sekarang ini? Ataukah justru masyarakat lokal sebenarnya mempunyai strategi kebudayaannya sendiri yang bahkan dapat menyumbang bagi terbangunnya masyarakat berkeadaban abad ke-21? Dan, tentu saja, sebagai seorang rohaniwan (pendeta GPM), dia merasa berkepentingan untuk menempatkan peran Gereja dan iman kristiani dalam ketegangan-ketegangan memaknai konteks sosial-politik-kulturalnya, sehingga iman kepada Tuhannya bertumbuh dalam proses belajar terus-menerus.

Kegelisahan Ruhulessin, sebagaimana terpantul dari subjudul studinya ini: menggali dari tradisi Pela di Maluku, telah menyeretnya ke dalam pusaran diskursus dengan sejumlah pemikir dan/atau aliran pemikiran yang berkembang selama beberapa dasawarsa, baik di Barat maupun Asia. Diskursus tersebut pada gilirannya membentuk suatu konstruksi etika dan teologi guna mencari (menggali) makna pela sebagai manifestasi kemanusiaan universal (bab 2). Apa yang nampak dari diskursus tersebut ialah dialektika perspektif etis-teologis dan desakan perubahan sosial-politik dalam konteks masyarakat tertentu. Di dalam kegayutan terhadap konteksnya, gereja bertumbuh, hidup dan merespon. Hal inilah yang melahirkan sejumlah model-model (teori-teori) dalam memahami interaksi Kekristenan (Gereja) dengan konteksnya.

Elaborasi kritis terhadap sejumlah perspektif teologis dan sosiologis dalam bab 2 memberikan gambaran dinamika doing theology yang sangat kental dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik suatu masyarakat. Mulai dari teologi dialektika Niebuhr dengan tandem love-justice, kritik pembangunan Gutierrez yang terkristalisasi dalam teologi pembebasan, Distinctive Society-nya Hauerwas, etika publik Stackhouse dan Thiemman, model tradisi Bellah, model perjanjian McCoy, telah mengkristalkan analisis Ruhulessin terhadap empat pilar penting dalam memahami etika publik: [1] nalar (reason); [2] hakikat manusia (human nature); [3] konsep “baik” (good); [4] konsep “keutamaan” (virtue). Model-model tersebut tidak hanya memberi sandaran teologis bagi gereja tetapi juga mendeterminasi etika menggereja.

Tetapi agak disayangkan karena Ruhulessin hanya memberi sedikit ruang bagi perspektif teologis dan sosiologis dari ranah Asia. Tidak ada lingkup pembahasan yang cukup luas dan mendalam tentang keanekaragaman perspektif teologis Asia berdasarkan pluralitas konteks Asia itu sendiri (sebagaimana diulas oleh Yewangoe dalam Theologia Crucis). Teologi Minjung ala Kim Yong Bock hanya diselipkan sebagai bagian dari ekspresi teologi pembebasan di Asia (hlm. 74-76). Konteks Jepang hanya disebutkan sebagai hasil kajian Bellah terhadap pola keberagamaan masyarakat Jepang yang sangat dipengaruhi oleh faktor tradisi (hlm. 110-111). Tentu saja, Jepang sebagai salah satu negara maju memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan sebagian besar negara-negara Asia lainnya, yang masih berkubang dalam lumpur kemiskinan, ketidakadilan struktural, kekerasan negara, carut-marut sistem pendidikan, marjinalisasi masyarakat lokal (indigenous people), kleptokrasi dan sebagainya.

Ruhulessin secara sengaja menggunakan terma “etika publik” daripada “etika sosial”. Menurutnya, etika sosial muncul karena kesadaran terhadap konteks kontemporer industrialisasi dan urbanisasi untuk pengembangan pemikiran sosial Kristen dan praksis Ini harus menjadi agenda sosial Kristen. Bagaimana dengan etika publik? Mengasumsikan bahwa etika publik sebagai suatu arah baru pemikiran etika, merupakan kontinuitas dari arah etika sebelumnya, termasuk etika sosial. Fondasi dan arah etika publik dinilai lebih tepat, kontekstual, artikulatif dan responsif terhadap masalah-masalah riil dalam masyarakat di Maluku, seperti kebebasan, kesadaran peradaban dsb. Ia digali dan dibangun dari tradisi yang muncul dari dalam paradigma komunitas sendiri, dari dalam tradisi komunal. Ia tidak terutama memfokuskan pada individu, tetapi pada manusia sebagai suatu fakta komunitas, dalam mengejar suatu kebaikan bersama.

Rupanya di sinilah letak pilihan kritis Ruhulessin untuk membedah Pela sebagai sebuah tawaran etika publik. Mengapa Pela? Ruhulessin melihat bahwa selain sebagai sebentuk institusionalisasi budaya, Pela juga mengandung nilai kearifan lokal. Ia merupakan sebuah tradisi keberadaban publik dan dunia kehidupan yang lahir dari paradigma komunitas manusia di Maluku. Hal itu dapat menjadi sebuah nilai etika publik yang diproduksi masyarakat Maluku dan dijadikan sebagai common good and common values dalam suatu ruang publik yang luas. Pela adalah suatu bentuk perjanjian etik yang diikat antara kelompok masyarakat satu negeri dengan (beberapa) negeri lainnya. Aspek “perjanjian” menempatkan Pela sebagai suatu institusi etik yang sejak awal telah meletakkan nilai-nilai dasar kesetiaan dan tanggung jawab yang menjadi tujuan kemengadaan manusia dan masyarakat.

Dengan mengerahkan 6 strategi penalaran: attending (kehadiran), telling (cerita), transcribing (pemaparan), analyzing (analisis), reading (membaca) dan rewriting (menuliskan kembali), Ruhulessin melacak kembali impuls-impuls etik-kultural dalam narasi Pela. Strategi penalaran ini bertumpu pada pengalaman, sebagai dasar ontologis dari data Pela itu sendiri. Perjanjian etik pela dapat dijadikan model dalam hubungan antarmasyarakat, antarkelompok, antaragama. Sebab ia benar-benar telah terbukti sebagai suatu sistem nilai yang mampu membangun tertib sosial dalam masyarakat di Maluku, dan sampai kini pun tetap menjadi common norm atau common ground morality yang dipegang teguh masyarakat. Pela sebetulnya adalah suatu bentuk pemberadaban publik di Maluku. Pela mampu melahirkan suatu corak kehidupan publik yang relevan dan aplikatif pada tataran kognisi, afeksi dan sense motorik masyarakat secara luas.

Mampukah Pela menjadi sebuah tawaran etika bersama (common ethic) melintasi sekat-sekat kebudayaan, etnisitas dan agama, khususnya dalam konteks Indonesia? Setelah mengkaji Pela dalam perspektif sejarah kebudayaan masyarakat Maluku, Ruhulessin mencoba menghadapkan Pela sebagai tawaran nilai etika dalam konteks kebangsaan Indonesia (bab 4). Persoalan yang muncul di sini kemudian ialah interpenetrasi religiositas (khususnya Islam) dan politik yang secara simultan membentuk kohesi sosial berdasarkan ikatan primordialisme (etnisitas dan agama) dan ikatan nasionalisme (ideologi politik). “Islam sebagaimana juga Kristen dan Komunis memiliki pandangan (weltanschauung) dan ideologi sendiri” (hlm. 226).

Ruhulessin menyadari bahwa Islam tidak dapat diabaikan dalam diskursus sosial-politik Indonesia kontemporer. Oleh karena itu, pandangan-pandangan Islam mengenai agama dan masyarakat juga menjadi perhatiannya, dengan mengulas perspektif Natsir dan Nurcholish Madjid. Kedua figur ini memang tidak bisa dilihat sebagai representasi mutlak Islam Indonesia (hlm. 233), karena wajah Islam Indonesia pada hakikatnya juga plural. Natsir dan Cak Nur setidaknya menunjukkan bahwa Islam tidak bisa sekadar dipahami sebagai agama ritualistik, tetapi sebagai “nilai dasar” atau “etika sosial” dari Indonesia itu sendiri.

Fakta kemajemukan dalam “berindonesia” juga tak luput dari perhatian Ruhulessin. Persoalan kemajemukan etnis menjadi tantangan tersendiri dalam menawarkan sebuah etika hidup bersama yang digali dari ranah lokalitas etnis tertentu. Tidak jarang dalam prosesnya terjadi benturan, bahkan konflik, karena sentimen etnosentrisme yang muncul. Benturan dan konflik itu akan makin rumit ketika “agama” memberikan legitimasi sehingga menggiring komunitas beragama terjerembab dalam kekerasan horisontal, seperti yang terjadi di India dan di Indonesia (kasus Maluku, Sambas, Papua) [hlm. 242-248].

Menarik untuk dilihat bahwa Ruhulessin sampai pada suatu hipotesis bahwa kerenggangan hubungan beragama antara Islam-Kristen di Maluku disebabkan oleh upaya-upaya eliminasi praktik-praktik adatis yang dilakukan oleh gereja. Ini menyebabkan teralienasinya komunitas adat yang berbeda agama. Padahal, sebelumnya agama bukanlah faktor determinan dalam interaksi kultural masyarakat lokal. Sementara itu, praktik-praktik pemurnian Islam oleh kelompok-kelompok etnis dari luar Maluku telah melunturkan warna kontekstual Islam Maluku (hlm. 247). Dari titik itulah Ruhulessin melihat reinterpretasi dan rekonstruksi nilai-nilai Pela dapat digunakan sebagai alternatif membangun civil society di Indonesia.

Dari seluruh eksplorasi teoretik dan kultural, Ruhulessin mencoba untuk menawarkan Pela sebagai media contextual doing theology. GPM harus berteologi tentang Pela. Pela sebagai dunia kehidupan, local genius masyarakat yang harus menjadi konteks berteologi. “Melalui Pela Tuhan (Upu) bekerja untuk menyelamatkan dan menyatukan manusia di sana dengan mengkreasikan hubungan-hubungan kemanusiaan yang baru, keluar dari ikatan-ikatan primordial agama, masuk ke dalam ikatan-ikatan persaudaraan, kebersamaan dengan komitmen dan tanggung jawab kemanusiaan yang baru pula” (hlm. 300). Pela semestinya dikembangkan sebagai dasar etika-teologi publik yang menolong gereja dan agama-agama di Maluku mengembangkan suatu kehidupan bersama yang lebih toleran, saling menghargai, saling percaya, setara dan tanpa diskriminasi, yang terbingkai pada inti persaudaraan, gandong yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang universal (hlm. 302). Pela sebetulnya membingkai suatu etika publik, etika tanggung jawab publik Muslim-Kristen pada basis budaya dalam memajukan kesejahteraan dan kebaikan masyarakat Maluku secara keseluruhan. Pela adalah anugerah Tuhan yang besar bagi masyarakat Maluku.

Kajian sosio-budaya terhadap Pela untuk menemukan paradigma etika yang humanistik bagi proses menggereja dalam konteks masyarakat multikultural, memang menjadi kajian postcolonial yang menarik. Setelah sekian lama seluruh konstruk etika dan teologi Protestantisme terbelenggu dalam mindset kolonial yang menempatkan seluruh pola relasi menggereja yang membisukan kaum subaltern (tersisih). Tantangan terbesar saat ini ialah terjangan dahsyat globalisasi ekonomi yang secara kasat mata telah meluluhlantakkan hikmat-hikmat lokal (local wisdom) pada aras masyarakat akar rumput. Penjungkirbalikkan seluruh pakem demokrasi dan ekualitas yang berujung pada lumpuhnya masyarakat lokal telah menjadi sebuah realitas tak terelakkan.

Dalam konteks itu, masyarakat yang berpela juga ditantang untuk hidup dalam ketegangan-ketegangan kreatif karena selalu bergerak menyongsong “yang lain”. Menurut Milad Hanna dalam bukunya “Menyongsong Yang Lain, Membela Pluralisme” (JIL, 2005:6), sentimen kolektif manusia adalah salah satu faktor asasi yang menggerakkan sejarah. Di antara ketegangan “konflik kelas” Marx dan “benturan peradaban” Huntington, Hanna menawarkan Qabulul Akhar (menyongsong yang lain). Bertolak dari konteks Mesir, Hanna melihat bahwa Qabulul Akhar tidaklah identik dengan toleransi (al-tasamuh), yang hanya bermakna ketika ada suatu pihak yang bersalah, lalu pihak lain menenggang rasa. Qabulul Akhar lebih dalam dari sekadar bertenggang rasa. Hanna percaya bahwa tidak mustahil sekelompok manusia atau bangsa secara tidak sadar telah mengadopsi prinsip-prinsip qabulul akhar secara kolektif dalam sistem sosial mereka, sehingga sistem sosial-politik itu mampu mengurangi potensi konflik (Hanna, 2005:xxix).

Tawaran Pela bisa menjadi suatu tawaran signifikan bagi terbentuknya masyarakat berkeadaban. Daya tahan Pela tentu akan sangat bergantung pada apakah “perjanjian” atau “kontrak sosial” itu hanya mampat pada diskursus lokal, ataukah Pela mampu menjadi sebuah kontrak sosial baru yang menampung spektrum kemanusiaan yang “universal”, melampaui batas-batas primordialisme dan religiositas.

Eksperimentasi Ruhulessin tentang Pela tentu saja mesti dipahami sebagai ajakan bagi kita untuk lebih arif dalam membaca ekspersi kebudayaan lokal yang selama ini tersudut karena desakan arus “modernisasi”. Penting pula disadari bahwa GPM, gereja di mana John Ruhulessin berkarya, memiliki tingkat pluralitas yang tinggi karena konfigurasi kepulauan Maluku. Kohesi sosial komunitas-komunitas adat (termasuk jemaat-jemaatnya) di Maluku Tengah yang terikat Pela, sangat berbeda dengan komunitas-komunitas kepulauan lain (Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Babar). Mereka memiliki sistem sosialnya tersendiri yang diperkuat oleh terjaganya genre bahasa lokal. Tawaran Pela sebagai etika hidup bersama juga harus diletakkan sebagai “nilai dasar” dan “spirit”, bukan “metode”, sehingga tidak lagi dilihat sebagai produk kultural dari kelompok etnis lain yang bisa menciptakan resistensi tersendiri.

Aksentuasi yang sangat kuat pada relasi Islam-Kristen tidak bisa menafikan realitas keberagamaan lainnya. Catatan sejarah Kristen dan Islam di Maluku telah cukup banyak memberikan informasi mengenai arogansi religius kedua agama sehingga berimplikasi pada tersingkirnya agama-agama lokal (popular religion). Mampukah Kristen dan Islam memberi ruang bagi hidupnya hikmat-hikmat lokal dalam agama-agama tersebut, mengingat karakter absolutisme teistik Kristen dan Islam? Ataukah, Kristen dan Islam di Maluku sebenarnya hanya terperangkap pada paradigma “mengkontekstualkan” tradisi-tradisi ajaran agama (dogma), tetapi tidak pernah menjadi “teologi kontekstual” dari orang-orang Maluku yang hidup dalam sejarah kebudayaannya sendiri?

Perhatian pada reinterpretasi Pela dalam konteks Maluku dan Indonesia mesti pula mempertimbangkan secara serius matra pendidikan teologi dan kajian-kajian agama dan masyarakat. Menarik untuk dipertanyakan, kenapa matra pendidikan teologi nampaknya luput dari perhatian Ruhulessin? Padahal pembaruan perspektif yang lebih ramah dan terbuka dalam membaca fenomena kebudayaan lokal harus dimulai dari paradigma pendidikan teologi yang kontekstual. Artinya, pendidikan teologi harus memberikan ruang bagi kajian budaya (cultural studies) sebagai suatu pendekatan yang penting dalam berteologi kontekstual. Jika tidak, maka pendidikan teologi tetap terkungkung dalam paradigma “sekolah kedinasan” yang hanya mencetak para pengecer teologi, tetapi tidak mampu berteologi bersama-sama dengan jemaat – suatu teologi yang lebih banyak “mendengarkan” dan “memahami” (verstehen), bukan “berkhotbah”. Mengubah cara pandang “bergereja” harusnya dimulai dari mengubah metode berteologinya, yang berarti mendekonstruksi paradigma pendidikan teologinya.

Paradigma pendidikan agama di sekolah-sekolah umum juga menjadi kunci bagi sosialisasi nilai-nilai kehidupan bersama yang egaliter dan penuh persaudaraan. Penyekatan pembelajaran agama berdasarkan agamanya masing-masing mesti dilihat sebagai sebuah pola pembelajaran tradisional yang tidak lagi relevan dengan spirit globalisasi abad ini. Teknologi internet yang tersedia bagi segala umur telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkomunikasi melampaui sekat-sekat kebudayaan, bahasa, etnis dan agama. Mungkinkah memahami Pela dalam konteks postmodern semacam itu?

Steve Gaspersz


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: